MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA Pada tanggal 11 September 2003 yang lalu Mahkamah Agung telah

mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2003 yang

mengatur tentang mediasi. Perma ini dirancang oleh Mahkamah Agung dan

Indonesia

Institute for Conflict Transformation (IICT), yaitu

organisasi

non

pemerintah yang bergerak di bidang transformasi dan manajemen konflik. Sejauh ini

IICT telah memberikan sumbangsih atas penyelenggaraan penyelesaian sengketa

secara efektif melalui upaya untuk mengembangkan pola-pola resolusi konflik untuk

membangun masyarakat yang demokratis, harmonis, menghargai kemajemukan dan

kesetaraan serta mengembangkan pola-pola penyelesaian

sengketa yang

mencerminkan keadilan prosedural dan subtansial.

Menurut teori ada beberapa definisi mengenai mediasi, tapi secara umum

mediasi sebenarnya merupakan bentuk dari dari proses alternatif dispute resolution

(ADR) atau alternatif penyelesaian sengketa. Penyebutan alternatif penyelesaian

sengketa ini dikarenakan mediasi merupakan satu alternatif penyelesaian sengketa

disamping pengadilan yang bersifat tidak memutus, cepat, murah dan memberikan

akses kepada para pihak yang bersengketa memperoleh keadilan atau penyelesaian

yang memuaskan. Dalam proses mediasi ini juga dibantu oleh pihak ketiga yang

netral (mediator) yang dipilih oleh para pihak.

Ada 2 jenis mediasi, yaitu di luar dan di dalam pengadilan. Mediasi yang

berada di dalam pengadilan diatur oleh Perma ini. Namun ada juga mediasi di luar

pengadilan. Mediasi di luar pengadilan di Indonesia terdapat dalam beberapa

Undang-undang (UU) yang sudah dimuat, seperti UU tentang Lingkungan, UU

tentang Kehutanan, UU tentang Ketenagakerjaan dan UU tentang Perlindungan

Konsumen.